bacasaja.info Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan kunci keberhasilan PPKM Darurat adalah sinergi dan kolaborasi yang harus dilakukan oleh seluruh pihak.

Menurutnya, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dan forkopimda, serta masyarakat harus bergerak bersama dengan satu visi untuk bersama memutus rantai penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

Oleh karena itu, ia meminta para Kepala Daerah memasifkan sosialisasi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali Juli 2021.

Mendagri Tito Karnavian menilai bahwa sosialisasi dengan menggandeng Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ataupun tokoh masyarakat seperti di Jawa Timur dapat dijadikan model percontohan dan direplikasi oleh daerah lainnya.

“Upaya persuasif, sosialisasi seperti disampaikan Kapolda Jawa Timur bagus dengan NU, Muhammadiyah, dan lainnya, mungkin bisa direplikasi untuk kabupaten kota melakukan hal yang sama dengan tokoh-tokoh masyarakat,” katanya yang dikutip Pikiran Rakyat.com dari Antara, Kamis, 8 Juli 2021.

Tito Karnavian turut menekankan pentingnya kehadiran Kepala Daerah dengan terlibat secara langsung dalam melakukan pengecekan penerapan PPKM Darurat.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan sebagai upaya mengidentifikasi mobilitas masyarakat di berbagai sektor secara langsung.

“Semua Kepala Daerah turun semua. Ini yang dipesankan oleh bapak presiden pada saat ratas (rapat terbatas), kehadiran kepala daerah di lapangan,” kata Tito Karnavian.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin

Selain menyampaikan pesan tentang kerja sama Kepala Daerah dengan forkopimda dalam melaksanakan PPKM Darurat, ia meminta Kepala Daerah untuk segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD.

Mendagri Tito Karnavian berharap masyarakat yang membutuhkan bantuan segera mendapatkan haknya melalui penyaluran bansos sebagai dukungan bantuan dari Pemerintah Daerah.

Selain itu, ia meminta para Kepala Daerah tidak ragu membatasi dan melarang sejumlah kegiatan masyarakat demi menekan laju penyebaran Covid-19, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.

Tito Karnavian menyebutkan bahwa kebijakan PPKM Darurat didukung oleh Pemerintah Pusat, serta berbagai instansi lain seperti Kejaksaan, TNI, dan Polri.

“Dengan adanya rapat forkopimda yang dihadiri oleh jajaran TNI dan Polri, serta Kejaksaan sebagai instansi vertikal yang mendampingi rekan-rekan Kepala Daerah, saya minta rekan-rekan Kepala Daerah juga makin yakin melaksanakan PPKM,” katanya.

Pasalnya, Presiden telah mengumumkan PPKM Darurat Jawa – Bali yang ditindaklanjuti oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15/2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Instruksi ditandatangani oleh Mendagri yang menjadi salah satu dasar hukum bagi Kepala Daerah untuk menutup tempat-tempat yang berpotensi memicu keramaian serta membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah.***Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan kunci keberhasilan PPKM Darurat adalah sinergi dan kolaborasi yang harus dilakukan oleh seluruh pihak.

Menurutnya, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dan forkopimda, serta masyarakat harus bergerak bersama dengan satu visi untuk bersama memutus rantai penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

Oleh karena itu, ia meminta para Kepala Daerah memasifkan sosialisasi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali Juli 2021.

Mendagri Tito Karnavian menilai bahwa sosialisasi dengan menggandeng Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ataupun tokoh masyarakat seperti di Jawa Timur dapat dijadikan model percontohan dan direplikasi oleh daerah lainnya.

“Upaya persuasif, sosialisasi seperti disampaikan Kapolda Jawa Timur bagus dengan NU, Muhammadiyah, dan lainnya, mungkin bisa direplikasi untuk kabupaten kota melakukan hal yang sama dengan tokoh-tokoh masyarakat,” katanya yang dikutip Pikiran Rakyat.com dari Antara, Kamis, 8 Juli 2021.

Tito Karnavian turut menekankan pentingnya kehadiran Kepala Daerah dengan terlibat secara langsung dalam melakukan pengecekan penerapan PPKM Darurat.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan sebagai upaya mengidentifikasi mobilitas masyarakat di berbagai sektor secara langsung.

“Semua Kepala Daerah turun semua. Ini yang dipesankan oleh bapak presiden pada saat ratas (rapat terbatas), kehadiran kepala daerah di lapangan,” kata Tito Karnavian.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin

Selain menyampaikan pesan tentang kerja sama Kepala Daerah dengan forkopimda dalam melaksanakan PPKM Darurat, ia meminta Kepala Daerah untuk segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD.

Mendagri Tito Karnavian berharap masyarakat yang membutuhkan bantuan segera mendapatkan haknya melalui penyaluran bansos sebagai dukungan bantuan dari Pemerintah Daerah.

Selain itu, ia meminta para Kepala Daerah tidak ragu membatasi dan melarang sejumlah kegiatan masyarakat demi menekan laju penyebaran Covid-19, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.

Tito Karnavian menyebutkan bahwa kebijakan PPKM Darurat didukung oleh Pemerintah Pusat, serta berbagai instansi lain seperti Kejaksaan, TNI, dan Polri.

“Dengan adanya rapat forkopimda yang dihadiri oleh jajaran TNI dan Polri, serta Kejaksaan sebagai instansi vertikal yang mendampingi rekan-rekan Kepala Daerah, saya minta rekan-rekan Kepala Daerah juga makin yakin melaksanakan PPKM,” katanya.

Pasalnya, Presiden telah mengumumkan PPKM Darurat Jawa – Bali yang ditindaklanjuti oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15/2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Instruksi ditandatangani oleh Mendagri yang menjadi salah satu dasar hukum bagi Kepala Daerah untuk menutup tempat-tempat yang berpotensi memicu keramaian serta membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here